Indikator 5 (evaluasi spbe 2024)
Indikator 5. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI TINGKAT 3
| Tingkat | Kriteria | Capaian Tahun 2023 |
Capaian Tahun 2024 |
| 1 | Konsep kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia. | ||
| 2 | Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur siklus pembangunan aplikasi. | ||
| 3 | Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan Kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE telah mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. | √ | √ |
| 4 | Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Selain itu, kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik. | ||
| 5 | Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah SPBE telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru. |
Data Dukung
Tingkat 1
Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah tersedia.
Tingkat 2
Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan
Tingkat 3
Konsep kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data yang digunakan di Kabupaten Murung Raya Telah Ditetapkan dan Mengatur Layanan Pusat Data di Seluruh Unit Kerja,
Bagian Ketujuh
Aplikasi SPBE Pasal 23 Ayat (1) s/d (10)
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 tahun 2022
Tentang Sistem pemerintahan berbasis elektronik provinsi
Tautan Pendukung